Kasus yang melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, memasuki babak baru yang mengejutkan. Pada 12 November 2024, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Afrizal Hady, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sahbirin Noor. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Sahbirin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tindakan yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Keputusan Hakim yang Mengejutkan
Putusan ini tentunya mengejutkan banyak pihak, mengingat sebelumnya KPK telah menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kalimantan Selatan. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang senilai sekitar Rp 13 miliar, yang diduga merupakan uang hasil suap untuk Sahbirin terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Kalsel. Namun, hakim memutuskan bahwa tindakan KPK tersebut bertentangan dengan hukum.
Hakim Afrizal Hady menyatakan bahwa surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan atas nama Sahbirin Noor tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurutnya, proses yang dilakukan oleh KPK dalam menetapkan Sahbirin sebagai tersangka telah melanggar prosedur yang seharusnya dilakukan dalam penegakan hukum.
KPK Dianggap Tak Serius dalam Menangani Kasus
Selain itu, hakim juga mencatat bahwa KPK tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara ini. Salah satu poin penting dalam pertimbangan hakim adalah fakta bahwa KPK tidak pernah mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) ketika menyebutkan bahwa Sahbirin Noor hilang.
“Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa termohon telah menerbitkan atau mengeluarkan surat keterangan atau berupa penetapan status DPO terhadap diri pemohon,” ujar hakim dalam putusannya. Hal ini memperkuat pandangan hakim bahwa KPK tidak mengikuti prosedur yang semestinya dalam menjalankan tugasnya.
Kronologi Kasus Sahbirin Noor
Sahbirin Noor sempat ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan OTT terhadap sejumlah orang di Kalimantan Selatan. Dalam OTT tersebut, total tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari pejabat pemerintah daerah hingga pihak swasta. Sahbirin Noor sendiri diduga menerima suap terkait beberapa proyek besar di Dinas PUPR Kalsel.
Beberapa nama yang juga terlibat dalam kasus ini, baik sebagai penerima maupun pemberi suap, termasuk Ahmad Solhan (Kadis PUPR Kalsel), Yulianti Erynah (Kabid Cipta Karya PUPR Kalsel), serta dua pengusaha swasta, Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. KPK juga menyita uang sekitar Rp 13 miliar yang diduga berasal dari fee proyek.
Namun, meskipun KPK telah menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka dan melakukan OTT, status Sahbirin sebagai tersangka kini harus dicabut setelah putusan hakim ini. Hal ini berarti bahwa penetapan tersangka terhadap Sahbirin Noor tidak sah menurut hukum.
Reaksi Publik dan Implikasi Hukum
Keputusan hakim ini tentu memberikan dampak besar, baik secara hukum maupun politis. Dari sisi hukum, putusan praperadilan ini menggugurkan seluruh status tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK terhadap Sahbirin Noor. Sebagai dampaknya, Sahbirin kini tidak lagi dianggap terlibat dalam tindak pidana yang disangkakan oleh KPK.
Secara politis, keputusan ini juga bisa menjadi sorotan di kalangan masyarakat, terutama di Kalimantan Selatan. Sahbirin Noor, yang merupakan Gubernur Kalimantan Selatan, kini bisa mengembalikan reputasinya setelah sebelumnya sempat dianggap terlibat dalam kasus korupsi besar. Keputusan ini juga bisa memperburuk citra KPK, yang dianggap ceroboh dalam menangani kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Penutup
Kasus Sahbirin Noor menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan lembaga penegak hukum di Indonesia. Meskipun KPK dianggap sebagai lembaga yang tegas dalam pemberantasan korupsi, putusan hakim ini menunjukkan bahwa penegakan hukum juga harus dilaksanakan dengan prosedur yang tepat dan transparansi yang jelas. Hakim Penetapan Tersangka Sahbirin Noor oleh KPK Sewenang-wenang, Gugur di Praperadilan! KPK kini harus mengevaluasi kembali langkah-langkah hukum yang diambil dalam kasus ini dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat.
Bagi Sahbirin Noor, keputusan ini adalah sebuah kemenangan besar, namun perjalanan hukum masih bisa berlanjut. Kita masih menantikan bagaimana proses hukum ini akan berkembang, terutama dengan potensi banding yang bisa dilakukan oleh KPK. Namun yang pasti, keputusan ini menjadi bukti bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan bagi mereka yang memegang jabatan tinggi sekalipun.
